Lebih lanjut dia mengatakan, kalau Pj Walikota Ternate melakukan pencopotan Dirut
PDAM dengan alasan rekomendasi Badan Pengawas PDAM, dan tidak diaudit selama tiga tahun berturut-turut juga tidak mendasar. “Itu lebih fatal lagi karena hal itu tidak bisa dijadikan alasan. Bagi saya itu sangat keliru,” terangnya.
Rajak menduga pencopotan Dirut PDAM Ternate dikarenakan ada faktor lain dan ini adalah keinginan Pj. Walikota Ternate sendiri.
“Kalau tidak, makan HCW menduga ada bisikan dari orang-orang dalam itu sendiri khususnya pegawai PDAM, karena faktor suka atau tidak suka. HCW menduga itu, lalu menggunakan tangan Pj. Walikota Ternate untuk mencopot Dirut PDAM,” ungkapnya.
Lantaran itu, HCW meminta agar PJ. Walikota Ternate segera membatalkan SK pencopotan Dirut PDAM. Sebab langkah pencopotan tersebut menurut HCW bukan tugas atau kewengan pejabat walikota.
“Agar publik tidak menilai Pj. Walikota Ternate menciptakan kekisruhan atau kegaduan dalam tubuh PDAM. Saya berharap beliau meninggalkan kesan yang baik selama menjabat Pj Walikota Ternate, karena tinggal menghitung hari jabatan itu sudah selesai,” tutur Jeck.
“Terlepas dari hal tersebut, Saya pun meminta agar Dirut PDAM jangan meninggalkan ruangan atau tidak boleh kelaur dari kantor, sebab apa yang dilakukan Pj. Walikota Ternate itu tidak sah kalau dilihat dari kacamata hukum,” tutur Jeck. (sarjan)
