Pemindahan Lokasi Dipersoalkan
Hendra juga mempersoalkan perubahan lokasi pembangunan RSP yang semula direncanakan di Desa Jano, Kecamatan Loloda, kemudian dipindahkan ke Soana Masungi, Kecamatan Ibu.
Ia menilai perubahan lokasi tersebut perlu diperiksa secara menyeluruh karena RSP merupakan program yang memiliki kriteria dan persyaratan tertentu dalam penentuan lokasi.
“Dipindahkannya lokasi pembangunan RSP Halbar adalah tindak pidana melawan hukum. Ini kejahatan terhadap keuangan negara, dan semua harus sesuai perencanaan,” kata Hendra.
Ia juga mempertanyakan pemindahan lokasi dari Loloda ke Ibu dengan alasan bahwa RSP ditujukan untuk masyarakat di wilayah 3T atau daerah yang menghadapi keterbatasan akses pelayanan.
Namun, tudingan Hendra terkait dugaan tindak pidana dan penyalahgunaan kewenangan tersebut merupakan pandangan dan pernyataannya yang masih perlu dikonfirmasi kepada pihak-pihak terkait.
Dokumen pemerintah mengenai pembangunan RS Pratama memang memuat sejumlah persyaratan, antara lain pertimbangan jarak menuju rumah sakit terdekat, rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk, serta status daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan.
Ketentuan yang menjadi rujukan pada masa program tersebut antara lain Permenkes Nomor 14 Tahun 2021. Namun, regulasi tersebut kini berstatus tidak berlaku karena telah dicabut/digantikan oleh regulasi kesehatan yang lebih baru.










