Desak Audit Kinerja dan Penelusuran Hukum
Hendra meminta BPK melakukan audit kinerja terhadap proses pembangunan RSP Halbar, termasuk keputusan pemindahan lokasi dan kondisi proyek yang kini mangkrak.
“Bupati James Uang tidak memiliki sensitifitas. Pemindahan lokasi pembangunan RSP Halbar ini bukti penyalahgunaan kewenangan (abuse of power). Saya juga meminta BPK untuk melaksanakan audit kinerja terhadap apa yang dilakukan Bupati James terhadap pembangunan RSP Halbar saat ini,” tegasnya.
Ia juga mempertanyakan penggunaan legal opinion (LO) Kejaksaan Tinggi Maluku Utara yang disebut menjadi salah satu dasar pemerintah daerah dalam proses pemindahan lokasi pembangunan RSP.
Menurut Hendra, LO tersebut perlu dibuka dan diuji secara publik, terutama jika pada saat yang sama terdapat temuan pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan proyek tersebut.
“Aneh bin ajaib, Jaksa kaya apa kalau hasil temuan BPK sudah jelas menemukan kejanggalan lalu mereka menjustifikasi dengan mengeluarkan LO. Ini rusak penegakan hukum kita di Maluku Utara, jelas-jelas penyimpangan, kok keluarkan LO, yang meniadakan indikasi korupsi,” ujarnya.
Hendra bahkan meminta Jaksa Agung memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut dan menilai legal opinion tidak semestinya mengabaikan temuan pemeriksaan apabila memang terdapat indikasi pelanggaran yang harus ditindaklanjuti.









