Ia selanjutnya mendorong Kejaksaan Tinggi Maluku Utara menelusuri lebih lanjut persoalan pembangunan RSP Halbar dan menentukan langkah hukum berdasarkan hasil pemeriksaan serta bukti yang ada.
“Harus melanjutkan penyidikan untuk menetapkan siapa tersangka dalam kasus perpindahan lokasi hingga mangkraknya pembangunan RS Halmahera Barat ini,” kata Hendra.
Ia juga meminta Gubernur Maluku Utara tidak melindungi pejabat yang terbukti melanggar aturan serta mendorong DPRD Halbar menjalankan fungsi pengawasan terhadap pembangunan RSP tersebut.
Sementara itu, sejumlah persoalan yang disebut Hendra dalam pernyataannya masih memerlukan penjelasan dari Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, Bupati James Uang, BPK, Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, maupun Kementerian Kesehatan agar publik memperoleh gambaran utuh mengenai penyebab pemindahan lokasi dan mangkraknya pembangunan RSP Halbar.
(Asirun Salim)
Porostimur.com berkomitmen memberikan fakta jernih, terpercaya, dan berimbang. Simak berita dan artikel terbaru kami di: WhatsApp Channel porostimur.com









