Hendra Karianga: Hibah Kesbangpol Halsel Tanpa SK, NPHD dan Proposal Harus Diusut Jaksa

oleh -38 Dilihat
Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan belanja hibah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2024 mendapat sorotan praktisi hukum, Hendra Karianga.

Sebelumnya, Kepala Seksi Intelijen Kejari Halmahera Selatan, Aji Sudarmono, menjelaskan bahwa laporan dugaan penyimpangan dana hibah yang disampaikan BARAH telah ditindaklanjuti melalui penerbitan surat perintah tugas kepada bidang Intelijen untuk melakukan pengumpulan informasi dan data.

“Menindaklanjuti laporan pemberian informasi dari BARAH, Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan telah menerbitkan surat perintah tugas kepada bidang Intelijen untuk melakukan pengumpulan informasi dan data,” jelas Aji.

Ia mengatakan, setelah proses pengumpulan informasi dan data, pihaknya melakukan analisis terhadap sejumlah dokumen serta aspek hukum yang berkaitan dengan penyaluran dana hibah Kesbangpol kepada para penerima.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, Kejari Halmahera Selatan kemudian melimpahkan hasil pengumpulan informasi dan data kepada Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan untuk ditindaklanjuti.

“Kesimpulan dari hasil pengumpulan data dan informasi tersebut kami limpahkan ke Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan untuk dapat dilakukan penanganan dan tindak lanjut,” ungkapnya.

Baca Juga  Perkuat Konsolidasi, Golkar SBB Gelar Muscam di Taniwel dan Taniwel Timur

BPK Temukan 87 Penerima Hibah Tanpa SK, Nilainya Rp4,1 Miliar

Sorotan terhadap pengelolaan dana hibah Kesbangpol Halmahera Selatan tersebut berangkat dari hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara atas belanja hibah Tahun Anggaran 2024.

No More Posts Available.

No more pages to load.