Porostimur.com, Ambon — Delapan puluh satu tahun Provinsi Maluku bukan sekadar catatan perjalanan sejarah. Bagi Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur George Watubun, momentum tersebut harus menjadi titik evaluasi sekaligus dorongan untuk mempercepat pemerataan pembangunan di tengah ketimpangan antarwilayah yang masih dirasakan masyarakat.
Pesan itu disampaikan Watubun dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Maluku dalam rangka memperingati HUT ke-81 Provinsi Maluku, di ruang rapat paripurna DPRD Maluku, Rabu (19/8/2026).
Menurut Watubun, berbagai capaian pembangunan yang telah diraih pemerintah patut diapresiasi. Namun, capaian tersebut tidak boleh menutup kenyataan bahwa Maluku masih menghadapi persoalan serius dalam pembangunan, pelayanan publik dan kesehatan.
“Namun kenyataannya, Provinsi Maluku pada hari ini masih jauh tertinggal dari provinsi-provinsi lain di bidang pembangunan, pelayanan publik, kesehatan, dan lainnya,” kata Watubun.
Ia menilai, persoalan tersebut membutuhkan intervensi kebijakan secara konsisten dan berkelanjutan, mulai dari pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Maluku hingga pemerintah kabupaten dan kota.
Problem Kepulauan Membuat Biaya Pelayanan Publik Mahal
Watubun mengatakan, persoalan pembangunan Maluku tidak dapat dilepaskan dari karakter geografis sebagai provinsi kepulauan.
