Pekerjaan pertama adalah pembangunan drainase sepanjang 100 meter di kawasan Dokyard, Dusun Tiga Soa, yang disebut mulai dikerjakan sejak 2024.
Namun, pekerjaan tersebut diduga belum sepenuhnya rampung, termasuk pada bagian plester.
Selain persoalan fisik bangunan, muncul pula pertanyaan mengenai perubahan nilai anggaran kegiatan tersebut. Sumber menyebutkan, anggaran yang semula tercatat sebesar Rp85.215.000 berubah menjadi Rp159.347.500.
Sementara itu, papan informasi proyek disebut masih mencantumkan nilai anggaran awal.
Pekerjaan kedua yang ikut disorot adalah pembangunan Balai Pertemuan Warga dengan nilai anggaran sekitar Rp86 juta. Bangunan tersebut juga disebut belum diselesaikan sebagaimana mestinya.
Meski demikian, seluruh informasi tersebut masih memerlukan pembuktian melalui pemeriksaan dokumen perencanaan dan penganggaran, Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta pencocokan antara nilai anggaran dan kondisi fisik pekerjaan di lapangan.
Karena itu, rencana pemeriksaan Inspektorat diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai pelaksanaan kedua kegiatan tersebut, termasuk jika terdapat perubahan anggaran maupun pekerjaan yang belum diselesaikan.
Rekomendasi BPD hingga Desakan Pengawasan APH
Selain keluhan masyarakat, persoalan pengelolaan DD dan ADD Desa Kaibobo juga disebut telah menjadi perhatian BPD.
