Adapun penilaian eksper atau ahli berada pada angka 56,50.
Selain tiga komponen tersebut, terdapat faktor koreksi yang turut diperhitungkan dalam pembentukan skor akhir. Pemprov Maluku mencatat faktor koreksi prevalensi korupsi sebesar 0, sedangkan faktor koreksi terkait indikasi pengondisian pelaksanaan survei sebesar 3,61.
KPK menjelaskan bahwa faktor koreksi merupakan komponen yang dapat mengurangi hasil indeks secara keseluruhan berdasarkan penghitungan terhadap fakta korupsi dan pelaksanaan SPI.
Komposisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara persepsi internal, eksternal, dan penilaian para ahli terhadap integritas Pemprov Maluku.
10 Unit Kerja dengan Skor Internal Tertinggi
Berdasarkan komponen penilaian internal SPI 2025, terdapat 10 unit kerja di lingkungan Pemprov Maluku yang mencatat skor integritas tertinggi.
Posisi pertama ditempati Dinas Lingkungan Hidup dengan skor 81,90. Berikutnya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dengan 80,77, serta Badan Kepegawaian Daerah dengan 78,76.
Selanjutnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memperoleh 78,15; Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 77,90; dan Dinas Pariwisata 76,43.
Tiga unit berikutnya yakni Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan 75,15, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 74,56, Badan Pengelola Perbatasan Daerah 74,19, serta Dinas Kehutanan 74,03.











