Karena itu, proyek yang menggunakan anggaran negara harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan sesuai aturan. Jangan sampai program yang diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan justru memunculkan persoalan dugaan intervensi dan ketidakjelasan pengelolaan keuangan.
APH diharapkan segera melakukan penelusuran untuk memastikan apakah terdapat pelanggaran dalam pelaksanaan proyek revitalisasi SD 2 Muhammadiyah Asaude tersebut.
Jika dalam proses pemeriksaan ditemukan bukti permulaan yang cukup mengenai penyimpangan anggaran maupun dugaan tindak pidana korupsi, penegakan hukum harus dilakukan secara profesional dan tanpa pandang bulu.
Hingga berita ini diterbitkan, porostimur.com belum memperoleh klarifikasi langsung dari Rahmat Basiha terkait pengakuan Kepala Sekolah Umar Helut tersebut.
Redaksi membuka ruang seluas-luasnya bagi Rahmat Basiha maupun pihak terkait lainnya untuk menyampaikan hak jawab, klarifikasi, dan penjelasan guna memberikan informasi yang berimbang kepada publik.
Seluruh dugaan dalam pemberitaan ini masih memerlukan verifikasi dan pembuktian lebih lanjut. Asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan sampai terdapat kepastian hukum.
(Josian Kakisina)
Porostimur.com berkomitmen memberikan fakta jernih, terpercaya, dan berimbang. Simak berita dan artikel terbaru kami di: WhatsApp Channel porostimur.com









