Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah ingin memastikan seluruh aktivitas pengelolaan Blok Bula berjalan sesuai ketentuan hukum dan mekanisme perizinan yang berlaku.
Pemerintah juga menegaskan tidak akan memberikan ruang bagi aktivitas pengelolaan yang tidak memiliki dasar perizinan yang sah. Karena itu, kepastian status hukum wilayah kerja migas tersebut menjadi perhatian sebelum proses pengelolaan berikutnya dilakukan.
Bahlil Minta Investor Baru Bergerak Cepat
Setelah pencabutan izin, pemerintah berencana mencari investor baru yang mampu melanjutkan pengembangan Blok Bula secara terukur dan tidak mengulangi persoalan yang menyebabkan proyek sebelumnya terhenti.
Bahlil menyampaikan bahwa pemerintah menginginkan proses pengelolaan berikutnya lebih konstruktif, dengan skema kerja sama yang jelas serta pelaksanaan yang tidak berlarut-larut.
Ia bahkan secara langsung menyampaikan pesan kepada Gubernur Maluku agar proses pencarian investor baru dapat segera ditindaklanjuti.
“Jadi Pak Gubernur, saya sudah cabut sudah wayamna’unal-ma’un itu, kita cari investor baru. Jadi sekarang ini kita berpikirnya harus yang konstruktif, yang cepat aja,” tandasnya.
Keberadaan Blok Bula selama ini menjadi salah satu potensi sektor migas di Maluku yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah.
