Ia mengingatkan, keberadaan konstruksi tanpa persetujuan penggunaan sumber daya air dapat menimbulkan persoalan serius apabila tidak segera ditangani. Baik aktivitas pembangunan yang masih berlangsung maupun bangunan yang sudah terlanjur berdiri, menurutnya, membutuhkan kepastian penyelesaian.
Wajo berharap koordinasi lintas instansi segera dilakukan agar penanganan persoalan DAS Waitomu tidak berlarut-larut, sekaligus memastikan keselamatan masyarakat dan fungsi sungai tetap menjadi prioritas.
“Kami berharap koordinasi lintas pihak dapat segera dilakukan agar langkah penanganan terhadap konstruksi di DAS Waitomu tidak berlarut-larut dan tetap mengutamakan keselamatan masyarakat serta fungsi sungai,” tegasnya.
BWS Maluku Hormati Keputusan Penghentian Pembangunan
Sementara itu, Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku, Ruslan Malik, menyatakan pihaknya menghormati dan menghargai keputusan Pangdam XV/Pattimura, Mayjen TNI Dody Triwinarto, terkait penghentian sementara pekerjaan pembangunan di kawasan DAS Waitomu.
Ruslan juga menyampaikan, hasil rapat bersama Komisi III DPRD Provinsi Maluku menjadi dorongan penting agar persoalan pembangunan di kawasan tersebut segera memperoleh kepastian tindak lanjut.
Menurutnya, penyelesaian persoalan ini diperlukan agar keberadaan konstruksi tidak menimbulkan persoalan baru, terutama yang berkaitan dengan fungsi sungai dan potensi banjir saat musim penghujan.
