Far-Far bilang, walikota terkesan mengulur – ulur waktu sampai dengan masa jabatannya berakhir dan dilimpahkan ke walikota berikutnya.
“Ini catatan buruk. Kami fraksi dan Komisi II sudah mendorong. Harapan besar kami ketika bapak walikota yang kita cintai turun dari jabatan, semua hutang-hutang terselesaikan. Jangan sampai menjadi catatan merah. Ini juga menjadi penilain BPK karna ini aset daerah karna poinnya disini,” jelasnya.
FarFar menjelaskan, di tahun 2021 kota ambon turun dari WTP ke WTB itu imbasnya kehilangan DID 60 milyar diakhir jabatan walikota ini sangat disesalkan kita pengen ditahun 2022 semua hal mengenai hutang diselesaikan.
“Pada audit badan pemeriksan keuangan (BPK) ditahun 2022 ini masalah yang berkaitan dengan aset karena ini penilaian yang kursial karena aset ini sudah didaftakan dipemerintah kota tetapi dalam prosesnya terfakum- fakum. Masa jabatan sekertaris kota juga akan diselesaikan pada Desember,” terangnya.
“Kami harapakan ada etikan baik pemerintah kota untuk selesaikan dimasa jabatan walikota yang menjadi hak – hak dari masyarakat.” pungkasnya. (nicolas)
