Jelang Akhir Jabatan, ini Catatan Fraksi Perindo untuk Walikota Ambon

oleh -89 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Ambon, Harry Putra Far Far dari Fraksi Perindo memberikan catatan penting terhadap Walikota dan Wakil Walikota Ambon dalam masa jabatan terakhir mereka dalam memimpin Kota Ambon.

“Terkait dengan pemerintahan terakhir walikota dan wakil walikota ini ada catatan kritis yang saya sampaikan juga bapak walikota dan wakil walikota harus menyelesaikan hutang -hutang dari pemerintah kota yang belum terselesaikan sampai saat ini, terutama hutang pihak ketiga,” ungkap Far-Far kepada wartawan di Baileo Rakyat-Belso, Senin (6/9/2021).

Putra bilang, ada hutang pengadaan lahan pemerintah kota, di dalamnya termasuk lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Negeri Hutumuri yang sampai saat ini tidak ada kejelasan. Lalu ada juga pemafaatan lahan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 50 dan 54 dan lainnya.

“Sampai saat ini pemerintah kota belum tuntas padahal sekolah dasar sudah berdiri dari zaman dahulu. Untungnya sampai saat ini belum sekolah tatap muka karena sekolah itu telah dipalang oleh ahli waris karna dalam rapat resmi kami sudah sampaikan meminta pak wali melihat hal ini dan harus diselesaikan segera mungkin kalau ada pemalangan itu yang dirugikan anak didik,” ujarnya.

Far-Far bilang, walikota terkesan mengulur – ulur waktu sampai dengan masa jabatannya berakhir dan dilimpahkan ke walikota berikutnya.

Baca Juga  PT. SMI Salurkan Bantuan Sembako dan Masker ke Satgus Halbar

“Ini catatan buruk. Kami fraksi dan Komisi II sudah mendorong. Harapan besar kami ketika bapak walikota yang kita cintai turun dari jabatan, semua hutang-hutang terselesaikan. Jangan sampai menjadi catatan merah. Ini juga menjadi penilain BPK karna ini aset daerah karna poinnya disini,” jelasnya.

FarFar menjelaskan, di tahun 2021 kota ambon turun dari WTP ke WTB itu imbasnya kehilangan DID 60 milyar diakhir jabatan walikota ini sangat disesalkan kita pengen ditahun 2022 semua hal mengenai hutang diselesaikan.

“Pada audit badan pemeriksan keuangan (BPK) ditahun 2022 ini masalah yang berkaitan dengan aset karena ini penilaian yang kursial karena aset ini sudah didaftakan dipemerintah kota tetapi dalam prosesnya terfakum- fakum. Masa jabatan sekertaris kota juga akan diselesaikan pada Desember,” terangnya.

Baca Juga  Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Kota Ambon, Kamis 22 April 2021

“Kami harapakan ada etikan baik pemerintah kota untuk selesaikan dimasa jabatan walikota yang menjadi hak – hak dari masyarakat.” pungkasnya. (nicolas)

No More Posts Available.

No more pages to load.