“Tidak ada komunikasi sama sekali. Inikan bentuk penyalahgunaan kewenangan. Kalau aspirasi masyarakat itu harus dituangkan ke kepala desa tapi itu dia naik sendiri tidak ada koordinasi,” ujarnya.
Alex memastikan bahwa sebagian besar masyarakat Kaibobu menilai tidak ada masalah dalam pengerjaan proyek tersebut, karena baik kontaktor maupun pihak Dinas PUPR Kabupaten Seram Bagian Barat sejak awal terbuka dan melibatkan masyarakat.
Kuhuwael juga mengimbau masyarakat Kaibobu agar sama-sama mendukung pekerjaan ini.
“Karena tujuan pekerjaan ini mempercantik, memperlancar, memperindah katong punya arus perjalanan, ruang kendali yang selama ini jalannya masih tidak bagus. Mari sama-sama katong semua mendukung pekerjaan ini, karena cuma beberapa kelompok saja yang kalau dalam kata kasar memperhambat pekerjaan, karena tidak sependapat,” tukas Alex.
“Inikan untuk katong samua jadi mari katong mendukung. Kalau Ketua BPD itu hanya serangan-serangan kelompok, tapi tanpa koordinasi dengan kepala desa. Mari kita turun di lapangan dan kita lihat apa yang terjadi di lapangan yang sebenarnya. Jangan hanya mendengar isu,” sambungnya.
Terkait pernyataan Souhuken bahwa dirinya telah mengajukan keberatan kepada pihak Pemda SBB bahkan telah bertemu DPRD setempat, Alex mengatakan pihaknya berharap DPRD Kabupaten SBB dapat menggelar pertemuan bersama yang melibatkan pemerintah Desa Kaibobu, kontraktor, PPK, konsultan pengawas dan Souhuken, agar tudingan yang dilemparkan ke media massa dapat dibuktikan di hadapan semua pihak.
