Porostimur.com, Ambon – Aliansi Mahasiswa Pejuang Hak Masyarakat Adat menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Maluku di Ambon, Rabu (06/05/2026). Aksi ini merupakan bentuk penolakan terhadap kebijakan konservasi laut di Pulau Damer yang dinilai berpotensi mengancam ruang hidup masyarakat adat.
Dengan membawa spanduk bertuliskan “Tolak Konservasi Laut di Pulau Damer”, “Ruang Hidup Kami Dirampas”, dan “Damer Bukan Pulau Kosong”, massa menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak berpihak pada masyarakat lokal yang selama ini menggantungkan hidup pada sumber daya laut.
Tuntutan Mahasiswa terhadap Kebijakan
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan, mulai dari penolakan terhadap kebijakan yang dinilai sepihak hingga desakan penghentian implementasi program konservasi. Mereka juga meminta pemerintah melibatkan masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan.
Selain itu, massa aksi menekankan pentingnya pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat atas wilayah pesisir dan laut, serta mendorong dialog terbuka sebagai langkah penyelesaian yang inklusif.
“Kami menolak dengan tegas kebijakan konservasi yang lahir tanpa persetujuan masyarakat adat. Ini bukan perlindungan, tetapi bentuk perampasan ruang hidup,” tegas koordinator lapangan, Kusumanigsi Surlialy.
