Untuk menghindari terjadinya tumpang tindih penanganan, kepolisian kemudian berkoordinasi dengan pihak kejaksaan.
“Kami melakukan koordinasi dengan pihak kejaksaan. Setelah pengaduan itu diserahkan kepada Polres SBB, kami langsung mengambil alih proses penyelidikan dugaan korupsi ADD/DD Desa Waisamu tahun anggaran 2021 sampai 2024,” kata Andi kepada wartawan di Mapolres SBB, Selasa.
Setelah koordinasi tersebut, penyidik melakukan serangkaian langkah penyelidikan. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) juga disebut telah disampaikan kepada pelapor sejak Februari 2026.
Sejumlah pihak kemudian diperiksa, di antaranya Kepala Desa Waisamu, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan hingga Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).
Meski pemerintah desa telah menyerahkan dokumen pertanggungjawaban penggunaan anggaran, polisi tidak serta-merta menjadikan dokumen tersebut sebagai dasar untuk menghentikan penelusuran.
Penyidik tetap mencermati hasil audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), sekaligus menelusuri indikasi lain yang ditemukan selama proses penyelidikan.
Audit Temukan Rp770 Juta, Sebagian Anggaran Telah Dikembalikan
Berdasarkan hasil audit Inspektorat, total anggaran ADD/DD yang dikelola Pemerintah Desa Waisamu selama periode 2021–2024 mencapai Rp5.619.088.097. Dari jumlah tersebut, audit menemukan adanya penggunaan anggaran yang menjadi temuan sebesar Rp770.766.700.
