Dalam proses tindak lanjut, dilakukan perbaikan administrasi dan pengembalian anggaran sekitar Rp220.748.000. Dengan demikian, nilai temuan yang masih tercatat sekitar Rp458.350.000.
Audit juga mencatat adanya kerugian negara yang wajib disetorkan ke kas negara sebesar Rp91.426.073.
Dari kewajiban tersebut, sekitar Rp54.252.436 telah dikembalikan. Sementara sekitar Rp37.174.500 disebut masih belum diselesaikan.
Angka-angka tersebut menjadi bagian dari rangkaian data yang ditelusuri aparat penegak hukum untuk menentukan apakah persoalan yang ditemukan berada pada ranah administrasi dan kewajiban pengembalian, atau terdapat unsur pidana yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum.
Namun, penyelidikan polisi ternyata tidak berhenti pada hasil audit Inspektorat.
Andi menyebut penyidik menemukan indikasi lain yang berkaitan dengan pekerjaan fisik yang menggunakan anggaran ADD.
“Kami tidak terpaku pada hasil audit Inspektorat. Penyidik tetap melanjutkan penyelidikan karena ditemukan indikasi lain yang diduga merugikan negara, yakni pada pekerjaan fisik yang menggunakan anggaran ADD,” tegasnya.
Untuk memastikan dugaan tersebut, Polres SBB kemudian menghadirkan saksi ahli konstruksi.
Pemeriksaan dan perhitungan pekerjaan fisik disebut telah dilakukan sejak 8 Juni 2026.
