“Tanpa kesamaan pandangan dan koordinasi yang kuat, penerapan KUHP dan KUHAP berpotensi menimbulkan persoalan baru dalam praktik penegakan hukum,” tambahnya.
Dorong Kepastian Hukum dan Profesionalisme
Melalui rapat koordinasi ini, Kejari Bangka Barat berharap dapat membangun kerja sama yang solid antar lembaga penegak hukum dan unsur terkait. Sinergi tersebut dinilai penting untuk mewujudkan kepastian hukum, menjaga ketertiban masyarakat, serta meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum di Kabupaten Bangka Barat.
Diskusi yang berlangsung dalam rakor ini juga menyoroti sejumlah aspek teknis dan tantangan implementasi KUHP dan KUHAP, termasuk perlunya sosialisasi yang masif kepada masyarakat agar perubahan regulasi dapat dipahami secara menyeluruh.
Dihadiri Forkopimda dan Unsur Terkait
Kegiatan ini turut dihadiri Bupati Bangka Barat, Kapolres Bangka Barat, Ketua Pengadilan Negeri Mentok, Sekretaris DPRD Bangka Barat, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Tenaga Kerja, para Kapolsek, Kasat, Kanit Polres Bangka Barat, serta tamu undangan lainnya.
Kehadiran lintas sektor ini menegaskan pentingnya kolaborasi dalam menyukseskan implementasi KUHP dan KUHAP, tidak hanya dari sisi penegakan hukum, tetapi juga dalam aspek sosial dan pelayanan publik.
Rakor ini diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat koordinasi berkelanjutan, sekaligus menjadi ruang dialog terbuka guna menyikapi dinamika hukum yang terus berkembang di tingkat nasional maupun daerah. (Amirudin Irsad)




