Farah menuturkan, pengembangan Pelabuhan Ambon dan jalan akses mengalami kendala keterbatasan area lahan darat. Mengingat, lokasi Pelabuhan Ambon berada di daerah pusat perdagangan, pemukiman, dan fasilitas umum perkotaan lainnya. Selain itu, terkait pelabuhan perikanan juga telah mencapai kapasitas maksimum.
Guna membahas hal tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan mengadakan rapat koordinasi terkait studi penelitian di Ambon, Senin (8/3). Dalam proyek ini, Kemenko Marves menggandeng sejumlah pemangku kepentingan, seperti Kemenhub, KKP, BKPM, Pelindo IV, World Bank, SMI, dan sejumlah pihak terkait.
Pada rapat koordinasi tersebut, Farah mengatakan perlunya dilakukan sembilan indikasi linimasa dalam pelaksanaan SP Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) pelabuhan new Ambon. Indikasi tersebut, di antaranya kick-off proyek, pengumpulan informasi awal dan penyusunan laporan pendahuluan, analisis kebutuhan, kajian kriteria kepatuhan, serta identifikasi manfaat badan usaha. Termasuk juga dibutuhkan analisis potensi pendapatan dan skema pembiayaan, kajian yang memuat referensi internasional atas proyek KPBU sejenis, serta rekomendasi dan rencana tindak lanjut.




