Porostimur.com, Ambon – Di tengah tantangan menjaga stabilitas keamanan wilayah, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) kembali menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam penanganan konflik sosial. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Analisis Permasalahan Bidang Penanganan dan Kontijensi Konflik Sosial yang digelar di Ambon, Rabu (6/8/2025).
Plt. Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) Kemenko Polkam, Hery Sasongko, membuka pertemuan dengan penekanan pada urgensi keterlibatan nyata pemda. “Pemerintah daerah didorong untuk berkontribusi secara nyata dalam upaya pencegahan dan penanganan potensi konflik yang dapat mengganggu ketertiban umum dan mengancam ketahanan nasional,” ungkapnya.
Hery menyoroti pentingnya pengoptimalan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (Timdu PKS) yang sudah terbentuk di tingkat daerah. Ia juga menekankan pentingnya menjalankan prosedur penanganan konflik sesuai regulasi yang berlaku.
Fase Pencegahan Jadi Fokus Utama
Dalam paparannya, Hery menjelaskan bahwa pendekatan preventif harus menjadi prioritas seluruh pemangku kepentingan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) disebut memiliki peran sentral dalam memastikan daerah tetap kondusif.
