“Negara ini adalah negara hukum. Setiap tuntutan harus memiliki dasar hukum yang jelas,” ujarnya.
Sengketa Raja Definitif Masih Berproses
Selain itu, Tetelepta juga menanggapi tuntutan demonstran yang mendesak agar segera diusulkan Raja Definitif Negeri Porto.
Ia menegaskan, proses tersebut belum dapat dilakukan karena masih terdapat perkara hukum yang sedang berjalan di Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Perkara tersebut berkaitan dengan Peraturan Negeri Porto Nomor 01 Tahun 2011 tentang Penetapan Mata Rumah Parentah Negeri Porto, yang sebelumnya telah melalui proses persidangan di Pengadilan Negeri Ambon dan Pengadilan Tinggi.
“Pada tingkat banding, dinyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang secara absolut. Saat ini perkara masih dalam tahap kasasi di Mahkamah Agung,” jelasnya.
Ia mengungkapkan, gugatan tersebut diajukan oleh Julius Nanlohy dan rekan-rekannya, sementara pihak tergugat di antaranya adalah dirinya sendiri bersama sejumlah pihak lain.
Minta Konsistensi dan Kepatuhan Hukum
Tetelepta mempertanyakan sikap para demonstran yang mendesak percepatan penetapan Raja Definitif, sementara di sisi lain mereka juga merupakan pihak yang menggugat dasar hukumnya.
“Jangan di satu sisi menggugat, tapi di sisi lain mendesak percepatan. Ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum,” tegasnya.
