Porostimur.com, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad pertanyakan kebijakan pemerintah terhadap pembangunan ekosistem program hilirisasi yang berdampak langsung untuk masyarakat. Baginya, ketika program hilirisasi ini berjalan, seharusnya, secara otomatis tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat. Salah satu contoh program hilirisasi yang belum berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat terjadi di Provinsi Maluku Utara.
“(Misalnya), pertumbuhan ekonomi di atas 25 persen di Maluku Utara, tapi angka kemiskinannya tidak (turun) signifikan. Itulah yang menjadi pertanyaan besar. Kita ingin dorong supaya lebih berkualitas,” ujar Kamrussamad kepada Parlementaria, usai mengikuti acara diskusi Dialektika Demokrasi ‘Membedah Target Pertumbuhan Ekonomi di Tengah Isu Resesi’ di Gedung Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (23/2/2023).
Sebagaimana diketahui, program hilirisasi merupakan salah satu strategi Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah komoditas yang dimiliki negara. Dengan adanya hilirisasi, negara tidak lagi melakukan ekspor dalam wujud bahan baku mentah, akan tetapi diekspor dalam bentuk barang yang sudah setengah jadi. Melalui strategi ini diharapkan dapat meningkatkan pajak bagi negara, sekaligus menghasilkan pemasok, industri baru, dan lapangan kerja baru.
