Oleh: Dino Umahuk, Sastrawan dan Jurnalis Senior
Di sebuah negeri yang sering kita dengar dalam bisik-bisik satir—sebut saja Republik Konoha—kekuasaan tidak lagi menjadi ruang bagi mereka yang cakap, melainkan panggung bagi mereka yang dekat. Kedekatan menggantikan kapasitas, loyalitas mengalahkan kompetensi, dan akhirnya, negara pun berjalan terseok-seok di bawah beban mediokritas yang dipelihara.
Di negeri ini, jabatan bukanlah amanah, melainkan hadiah. Ia tidak diperoleh melalui keringat intelektual dan rekam jejak pengabdian, tetapi melalui keakraban di lorong-lorong kekuasaan. Mereka yang duduk di kursi strategis bukan karena mampu, tetapi karena dikenal. Bukan karena layak, tetapi karena dekat.
Fenomena ini dalam kajian politik modern dikenal sebagai patronage system—sebuah sistem di mana distribusi kekuasaan dan sumber daya diberikan berdasarkan hubungan personal, bukan meritokrasi. Para ilmuwan politik seperti Max Weber pernah mengingatkan bahwa birokrasi yang sehat harus dibangun di atas rasionalitas dan kompetensi. Ketika prinsip ini runtuh, yang tersisa hanyalah administrasi yang lamban, korup, dan kehilangan arah.
Lebih jauh lagi, Samuel P. Huntington dalam analisisnya tentang stabilitas politik menegaskan bahwa ketertiban dalam sebuah negara bukan hanya ditentukan oleh kekuatan institusi, tetapi juga oleh kualitas orang-orang yang mengisinya. Ketika institusi diisi oleh individu yang tidak kompeten, maka kekacauan bukan lagi kemungkinan, melainkan keniscayaan.
