Dalam keterangan resmi, pihak Kodim menyebut pembubaran dilakukan sebagai langkah preventif untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sekaligus mencegah potensi gesekan sosial di Kota Ternate yang majemuk.
Soal Izin dan Isu Sensitif
Selain faktor kondusivitas, aparat juga menyoroti aspek perizinan kegiatan. Berdasarkan hasil koordinasi dengan kepolisian, kegiatan yang melibatkan Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Ternate dan sejumlah organisasi mahasiswa itu disebut belum mengantongi izin resmi.
Materi dan tema kegiatan juga menjadi perhatian. Judul film serta narasi yang diangkat dinilai berpotensi menimbulkan kesalahpahaman, terutama jika dikaitkan dengan isu SARA dan pengalaman konflik sosial di masa lalu.
“Kami ingin memastikan Ternate tetap aman dan nyaman. Karena itu kami mengimbau kegiatan ini tidak dilanjutkan,” ujar Jani.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa TNI tidak melarang kegiatan diskusi selama dilaksanakan sesuai prosedur, memiliki izin, dan tidak memicu potensi konflik.
Tarik Menarik Stabilitas dan Kebebasan
Film Pesta Babi sendiri mengangkat isu konflik tanah adat dan kerusakan lingkungan di Papua Selatan, serta menyoroti perjuangan masyarakat adat menghadapi proyek-proyek besar.
Di tengah perbedaan pandangan antara aparat dan lembaga HAM, peristiwa ini kembali membuka diskursus tentang batas antara menjaga stabilitas sosial dan menjamin kebebasan sipil.









