Laturua : Masyarakat wajib dukung Pilkada Serentak 2018

oleh -46 views
Link Banner

@Porostimur.com | Ambon : Tak terasa, hanya 5 hari menjelang hari pencoblosan atau hari H pada proses Pemilihan Gubernur (Pilgub) Maluku 2018.

Pilgub Maluku yang masuk dalam agenda Pilkada Serentak jilid III ini juga dihelat bersamaan dengan Pemilihan Walikota (Pilwako) Tual dan Pemilihan Bupati (Pilbup) Maluku Tenggara (Malra).

Karenanya, seluruh pihak yang berpartisipasi, menyelenggarakan, mengawasi dan mengamankan hingga menyalurkan hak pilihnya yang tergabung dalam lapisan masyarakat Maluku dihimbau untuk menyukseskan pesta demokrasi 5 tahunan dimaksud.

Hal ini ditegaskan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasional Demokrat (NasDem) Maluku, Hamdani Laturua, saat berhasil dikonfirmasi wartawan, di Ambon, Jumat (22/6).

”27 Juni akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) baik pemilihan gubernur/bupati/walikota di Maluku. Pilkada langsung dan serentak adalah bagian dari ikhtiar penguatan demokrasi elektoral dalam konstruksi negara hukum Indonesia yang diupayakan oleh seluruh elemen bangsa. Sehingga, semua pihak haruslah memberikan dukungan konstruktif dalam proses politik tersebut, agar proses demokrasi tetap dapat berjalan damai, berkualitas dan berintegritas,” ujarnya.

Baca Juga  Usemahu : Sarana pendukung Pesparani 90% rampung

Menurutnya, penyelenggaraan pilkada merupakan wadah evaluasi kepada masyarakat untuk menilai figur manakah yang lebih pantas dijadikan sebagai pemimpin sebuah daerah selang 5 tahun kedepan.

Untuk itu, akunya, kebebasan atau kemerdekaan pemilih haruslah terjamin dalam menentukan dan  memberikan hak pilihnya.

”Sebagai sebuah mekanisme pengisian jabatan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, pilkada adalah pula mekanisme evaluasi atas kepemimpinan yang telah berlangsung sebelumnya dan proyeksi atas kepemimpinan yang diidamkan untuk masa lima tahun berikutnya. Sebagai sebuah mekanisme, maka kemerdekaan pemilih adalah kunci penentu kualitas dan integritas pilkada, selain variabel lainnya seperti independensi penyelenggara pemilu, mekanisme penyelesaian sengketa yang independen, penegakan hukum yang fair atas berbagai pelanggaran pidana pilkada, dan lainnya. Pemilih yang merdeka akan mampu memberikan evaluasi obyektif, tanpa tekanan dan kontributif pada peningkatan kualitas dan integritas pilkada,” jelasnya.

Baca Juga  Zidane Pilih 11 Pemain Ini Lawan Barcelona

Selain kebebasan pemilih, tegasnya, pilkada juga sering didefinisikan sebagai sebuah wadah pertanggungjawaban kandidat kepada bangsa dan negara atas apa yang sudah dilakukannya, guna menilai layak atau tidakkah seorang figur dijadikan pemimpin selang beberapa waktu ke depan.

”Selain sebagai mekanisme evaluasi dan proyeksi kepemimpinan, pilkada adalah pesta demokrasi, dimana rakyat akan menggunakan hak pilihnya untuk menghukum atau mendukung kandidat tertentu berdasarkan evaluasi obyektif, bebas, dan tanpa tekanan. Pilkada adalah hari pertanggungjawaban tentang apa yang telah diperbuat oleh para kandidat untuk bangsa sebagai penentu kelayakan seorang kandidat untuk dipilih atau tidak dipilih,” tegasnya.

Di lain sisi, terangnya, pihak yang berkontestasi pun harus menunjukkan sikap kedewasaan dalam berpolitik, dengan tidak mencemari pilkada, baik dengan menyebarkan isu ataupun ujaran kebencian.

Baca Juga  Akhir Yang Menyesatkan

”Stop hoax, ujaran kebencian dan SARA, wujudkan pilkada aman dan damai. Mari ciptakan Pilkada Maluku 2018 dengan persaingan yang sehat bukan dengan pemberitaan hoax untuk menjatuhkan pasangan yang lain, saling menjaga situasi kamtibmas. Jalin kerukunan beragama tanpa provokasi antar sesama. Stop isu SARA menuju pilkada damai dan berkualitas,” pungkasnya. (keket)