Rentetan persoalan tersebut, menurut Usman, semestinya menjadi bahan evaluasi menyeluruh bagi Inspektorat. Setiap temuan pemeriksaan harus dipastikan memiliki tindak lanjut yang jelas, baik melalui pengembalian kerugian keuangan negara, perbaikan administrasi, maupun langkah hukum apabila ditemukan unsur pidana.
Inspektorat Diminta Buka Data, Bupati Asri Arman Didesak Evaluasi
Usman mempertanyakan sejauh mana Inspektorat Kabupaten SBB telah melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap desa-desa yang bermasalah.
Ia menilai masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai hasil pemeriksaan, rekomendasi audit, perkembangan pengembalian kerugian keuangan negara, hingga langkah tindak lanjut terhadap aparatur desa yang diduga melakukan penyimpangan.
Menurutnya, transparansi menjadi penting agar fungsi pengawasan tidak hanya berhenti pada pemeriksaan administrasi dan laporan di atas kertas.
“Kalau ada temuan, harus ada tindak lanjut yang jelas. Uang negara harus diselamatkan dan setiap persoalan wajib ditangani sesuai ketentuan hukum,” menjadi tuntutan yang perlu dijawab Inspektorat.
Atas dasar itu, Usman mendesak Bupati Asri Arman melakukan evaluasi terhadap kinerja Inspektorat, termasuk kepemimpinan Indra Maruapey sebagai Inspektur Kabupaten.
Evaluasi tersebut dinilai perlu untuk memastikan fungsi pengawasan internal pemerintah daerah berjalan efektif dan tidak membiarkan persoalan keuangan desa berlarut-larut tanpa penyelesaian.










