Jika dalam evaluasi ditemukan ketidakmaksimalan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Bupati diminta mengambil langkah sesuai mekanisme dan ketentuan perundang-undangan, termasuk mempertimbangkan pergantian pejabat apabila terdapat dasar yang memadai.
Di sisi lain, Indra Maruapey juga didorong memberikan penjelasan terbuka mengenai sejumlah persoalan yang menjadi perhatian masyarakat.
Berapa banyak desa yang telah diperiksa Inspektorat? Berapa besar nilai temuan yang belum ditindaklanjuti? Bagaimana perkembangan penyelesaian temuan di Waisamu dan Luhu? Serta bagaimana langkah pengawasan terhadap persoalan di Nuruwe dan Seruawan?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut membutuhkan jawaban berbasis data agar publik memperoleh gambaran yang utuh mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan pemerintah daerah.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari Indra Maruapey maupun Bupati Asri Arman terkait desakan LBH Anti Korupsi Maluku tersebut.
Porostimur.com membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada Inspektur Kabupaten SBB, Bupati Seram Bagian Barat, maupun pihak terkait lainnya untuk memberikan penjelasan.
Perlu ditegaskan, berbagai temuan pemeriksaan dan proses hukum terhadap aparatur desa tidak serta-merta membuktikan adanya keterlibatan atau upaya pembiaran oleh Inspektorat. Penilaian terhadap kinerja lembaga pengawasan harus didasarkan pada data, dokumen pemeriksaan, dan tindak lanjut yang dapat dipertanggungjawabkan.










