Karena itu, ketika seorang wartawan memberitakan sekolah yang masih roboh, ia tidak sedang mempermalukan negara. Ia sedang menyelamatkan negara dari kebiasaan menutup mata.
Ketika seorang peneliti mengkritik kebijakan publik, ia tidak sedang melemahkan bangsa. Ia sedang mengingatkan bahwa kekuasaan selalu mungkin keliru.
Demokrasi tidak pernah meminta pers menjadi humas pemerintah. Demokrasi meminta pers menjadi mata rakyat.
Pidato Presiden menyimpan ironi yang sulit diabaikan. Beliau mengatakan Indonesia terbuka terhadap kritik.
Namun, dalam kalimat berikutnya, kritik justru dipertemukan dengan stigma pengkhianatan.
Inilah paradoks kekuasaan.
Ia mengatakan pintu terbuka, tetapi orang yang masuk dipanggil musuh.
Padahal sejarah Indonesia justru dibangun oleh orang-orang yang berani menjadi suara yang berbeda.
Jika dahulu semua orang memilih diam kepada kolonialisme, Indonesia mungkin tidak pernah lahir.
Jika pada 1998 semua orang memilih diam kepada kekuasaan, reformasi mungkin hanya tinggal angan.
Republik ini tidak pernah tumbuh karena keseragaman.
Ia tumbuh karena keberanian mengatakan, “Ada yang salah.”
Yang menarik, setiap rezim selalu mempunyai kosa kata sendiri untuk menghadapi kritik.
Dulu ada “subversif”.
