Bekas legislatif dari Partai Nasdem ini menyatakan, Pemerintah menerima dan akan menindaklanjuti usulan yang tertuang dalam draft tersebut, dan memastikan juga hilir atau downstream ruang digital Indonesia memiliki playing field yang sama dan seimbang di seluruh pelaku industri media.
“Baik itu produser teknologi maupun media konvensional, untuk menjaga koeksistensi kehidupan media,” tuturnya.
Johnny menuturkan, Pemerintah saat ini telah mendorong upaya ekosistem media untuk mengadopsi Intellectual Property Right (IPR) dalam pengelolaan media, di tengah disrupsi teknologi dalam berbagai kesempatan sejak peringatan Hari Pers Nasional awal tahun ini hingga dalam beberapa kesempatan Safari Jurnalistik.
Maka dari itu, Johnny menyatakan bahwa Pemerintah juga akan mengkaji payung hukum yang sesuai, untuk menjadikan substansi dalam Usulan Jurnalisme Berkualitas dan Tanggung Jawab Platform Digital sebagai dasar regulasi primer.
“Apakah UU Persaingan Usaha, UU ITE Pers atau bahkan Undang-Undang Hak Cipta yang akan menjadi payung hukumnya. Apakah dalam bentuk payung hukum setingkat Undang-Undang dalam bentuk UU baru atau dalam bentuk revisi terhadap Undang-Undang yang saat ini sudah ada sebagai payung hukumnya, atau bahkan di tingkat Peraturan Pemerintah yang berpayung pada Undang-Undang yang sudah ada?” paparnya.
