Oleh: Ady Amar, Kolumnis
Di negeri ini, meritokrasi adalah barang mewah. Ia seperti kristal di ruang tamu pejabat: dipajang tinggi, dibersihkan sesekali, tetapi jarang dipakai.
Semua sepakat bahwa jabatan publik seharusnya diisi oleh orang terbaik.
Semua orang berdecak kagum saat kata profesionalisme disebut.
Semua orang mengangguk khidmat ketika mendengar frasa “the right man on the right place.”
Namun anehnya, setiap kali kursi kekuasaan kosong, yang datang duduk justru orang yang paling dekat pintu belakang.
Kita hidup di republik yang menghormati kompetensi—selama kompetensi itu tidak mengganggu kompromi.
Di atas kertas, negara modern dibangun di atas meritokrasi.
Ada seleksi, ada ukuran kinerja, ada rekam jejak, ada kapasitas, ada pengalaman relevan.
Tapi di lapangan, kita memiliki versi lokal yang lebih membumi dan lebih fleksibel. Jabatan tidak selalu diberikan kepada yang paling paham persoalan, melainkan kepada yang paling paham situasi. Dan seperti kita tahu, situasi sering kali lebih menentukan daripada substansi.
Maka lahirlah sistem yang jauh lebih praktis daripada meritokrasi: kompromikrasi.
Dalam kompromikrasi, semua orang mendapat bagian, kecuali rakyat yang akhirnya membayar harga seluruh kompromi itu.
