Oleh: Asri Tadda, Ketua DPW Partai Gerakan Rakyat Sulawesi Selatan
Selama puluhan tahun kita diajarkan bahwa persatuan harus dijaga dengan mempertahankan negara kesatuan. Karena itu, setiap kali kata “federalisme” muncul, alarm kebangsaan segera berbunyi seolah-olah membagi kekuasaan berarti membagi Indonesia. Padahal mungkin kita keliru. Yang mengancam persatuan bukan ketika kekuasaan yang dibagi, melainkan kekuasaan yang terlalu lama menumpuk di satu pusat.
Indonesia tidak akan menjadi kurang Indonesia hanya karena sebagian kekuasaan diberikan lebih kuat kepada daerah. Sebaliknya, sebuah negara yang terlalu banyak memusatkan kekuasaan justru berisiko membuat sebagian rakyat merasa hanya menjadi penonton di rumahnya sendiri.
Reformasi 1998 sebenarnya telah membuka pintu ke arah itu melalui desentralisasi dan otonomi daerah. Namun hampir tiga dekade kemudian, kita kembali menyaksikan gejala yang mengkhawatirkan dimana kewenangan daerah dapat dipersempit, ruang fiskal dapat dikendalikan dari pusat, dan keputusan pembangunan semakin banyak ditentukan melalui kebijakan nasional.
Akibatnya, daerah tetap memiliki kepala pemerintahan yang dipilih rakyat, tetapi tidak selalu memiliki sumber daya yang cukup untuk menerjemahkan mandat itu menjadi kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat.








