Di titik inilah kita perlu berhenti sekadar bertanya bagaimana memperbaiki otonomi daerah. Kita perlu mengajukan pertanyaan yang lebih mendasar: apakah Indonesia membutuhkan pembagian kekuasaan yang lebih permanen, lebih adil, dan lebih sulit ditarik kembali oleh pusat?
Nah, mungkin memang jawabannya adalah federalisme. Bukan untuk membubarkan NKRI. Justru sebaliknya, untuk menyelamatkan persatuan dengan cara yang lebih dewasa—dengan membagi kekuasaan, bukan membagi Indonesia.
Dari Money Follows Function ke Power Follows Democracy
Dalam teori desentralisasi dikenal prinsip money follows function, yakni kewenangan harus diikuti sumber pembiayaan. Saya kira setelah lebih dari dua dekade, kita perlu melangkah lebih jauh untuk mengatakan bahwa power follows democracy. Kekuasaan harus mengikuti mandat rakyat.
Jika masyarakat memilih pemerintahan daerah untuk mengurus pendidikan, kesehatan, pertanian, ekonomi dan pembangunan wilayahnya, maka pemerintah tersebut harus memiliki kewenangan sekaligus sumber daya yang memadai untuk menjalankan mandat itu seluas-luasnya.
Bukan berarti pemerintah pusat harus dilemahkan. Justru sebaliknya. Indonesia membutuhkan pusat yang kuat untuk menjamin pertahanan, politik luar negeri, mata uang, pasar nasional, standar pelayanan minimum, pemerataan dan kepentingan strategis nasional.








