Tetapi pusat yang kuat tidak harus menjadi pusat yang dominan. Jakarta boleh menentukan bahwa setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Tetapi Jakarta tidak mungkin lebih tahu seluruh persoalan pendidikan di Papua daripada masyarakat Papua sendiri.
Pusat boleh menetapkan target pengurangan kemiskinan. Tetapi strategi mengatasinya tidak harus seragam antara daerah agraris, kepulauan, metropolitan dan kawasan tambang. Standar boleh nasional. Strategi tidak harus seragam se-Indonesia. Benar, bukan?
Lalu, Mengapa Federalisme?
Di sinilah kita perlu mulai berani membicarakan federalisme. Bukan untuk membubarkan NKRI. Bukan pula untuk membangkitkan kembali Republik Indonesia Serikat.
Yang perlu kita pikirkan adalah apakah Indonesia dapat memiliki bentuk pemerintahan yang membagi kekuasaan secara lebih permanen dan konstitusional antara pemerintah federal dan negara bagian. Perbedaannya penting.
Dalam desentralisasi negara kesatuan, otonomi daerah pada akhirnya sangat bergantung pada kerangka kewenangan yang ditentukan pusat. Dalam federalisme, pembagian kewenangan antara pemerintah federal dan negara bagian dijamin oleh konstitusi. Dengan demikian, daerah bukan sekadar penerima kewenangan dari pusat. Daerah menjadi bagian dari struktur pembagian kekuasaan negara.








