Pada titik itu, ketakutan tidak lagi bekerja sebagai peringatan, tetapi mulai berubah menjadi alat pembentuk persepsi.
Ironinya, dahulu publik diperingatkan bahwa Indonesia bisa bubar pada 2030 jika negara salah dikelola dan kehilangan kemandiriannya. Namun hari ini, ketika politik luar negeri mulai bergerak makin dekat pada logika blok, kerja sama keamanan strategis, dan orbit kepentingan kekuatan besar, pertanyaan yang layak diajukan justru menjadi jauh lebih mengganggu: apakah republik ini sedang dijauhkan dari ancaman keruntuhan—atau perlahan didorong menuju bentuk kerentanan baru yang dulu ditakutkan itu sendiri?
Kegelisahan itu menjadi relevan ketika berbagai mekanisme keamanan dan pendekatan geopolitik baru mulai bermunculan. Pembentukan kerja sama strategis semacam BOP (Board of Peace), misalnya, mungkin dibaca sebagai kebutuhan stabilitas di tengah dunia yang semakin tegang.
Tetapi di saat yang sama, ia juga memunculkan pertanyaan yang tidak sederhana: sampai di mana Indonesia—di era pemerintahan Prabowo Subianto—masih mampu menjaga jarak bebas aktifnya ketika arsitektur keamanan global mulai menuntut keberpihakan yang semakin jelas?
Atas nama stabilitas, negara-negara kini semakin dalam membangun kerja sama strategis, pertukaran intelijen, hingga koordinasi keamanan lintas kawasan.
