Porostimur.com, Ambon — Upaya Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku dalam menindaklanjuti laporan masyarakat berujung pada terpenuhinya hak sejumlah dosen yang sebelumnya belum menerima tunjangan kinerja (tukin) ke-13 serta tukin periode April hingga Juni 2026.
Pembayaran tunjangan tersebut akhirnya direalisasikan setelah Ombudsman melakukan pemeriksaan dan menindaklanjuti laporan yang disampaikan masyarakat terkait belum dibayarkannya hak para dosen sesuai periode yang seharusnya.
Kasus ini menjadi salah satu contoh bagaimana laporan masyarakat dapat menjadi pintu masuk pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya ketika persoalan administrasi berdampak langsung terhadap hak penerima layanan maupun pegawai.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Maluku Hasan Slamat, menegaskan bahwa pemenuhan hak pegawai harus menjadi perhatian dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan.
Menurutnya, setiap tahapan administratif yang berkaitan dengan pembayaran hak pegawai harus dilakukan secara tepat, cermat dan sesuai ketentuan.
“Jangan abai melaksanakan sejumlah tahapan administratif yang diperlukan untuk merealisasikan hak tukin dosen. Hak pegawai harus dipenuhi sesuai ketentuan dan penuh integritas,” tegas Hasan, Rabu (23/9/2026).
