Karena itu, pemenuhan hak dosen perlu ditopang oleh tata kelola administrasi yang profesional, akuntabel dan berintegritas.
Tukin Dosen dan Pentingnya Tata Kelola Administrasi
Ketentuan mengenai profesi, karier dan penghasilan dosen antara lain diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 52 Tahun 2025.
Sementara itu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengatur komponen penghasilan dosen, antara lain gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji serta sejumlah bentuk penghasilan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam konteks tersebut, Hasan menekankan pentingnya setiap tahapan administrasi dilaksanakan secara cermat agar hak yang seharusnya diterima tidak tertunda akibat persoalan administratif.
Penyelesaian laporan terkait tukin dosen tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa pengawasan terhadap pelayanan publik tidak hanya berkaitan dengan layanan yang diterima masyarakat secara umum, tetapi juga menyangkut pemenuhan hak yang timbul dari proses administrasi pemerintahan.
Salah satu dosen yang menjadi pelapor menyampaikan apresiasi setelah tunjangan kinerja tersebut masuk ke rekening para penerima.
“Tunjangan kinerja sudah ditransfer ke rekening kami. Saya bersama teman-teman dosen mengucapkan terima kasih kepada Ombudsman RI Perwakilan Maluku. Kiranya seluruh kerja dan pengabdian Ombudsman Maluku dalam mengawal dan memperjuangkan pemenuhan hak masyarakat terus memberikan dampak positif bagi masyarakat,” ujarnya melalui testimoni yang disampaikan kepada Ombudsman RI Perwakilan Maluku.
