Kembalinya Taliban berkuasa di Afghanistan pada 15 Agustus 2021, diikuti oleh gangguan bantuan keuangan internasional telah membuat negara yang terpuruk itu berada dalam krisis ekonomi, kemanusiaan, dan hak asasi manusia.
AS dan negara-negara Barat lainnya menangguhkan bantuan keuangan ke Afghanistan setelah perebutan kekuasaan oleh Taliban.
Pemerintahan Biden membekukan cadangan devisa bank sentral Afghanistan senilai USD7 miliar sebagai bagian dari sanksi terhadap Taliban.
Pakar hak asasi manusia PBB telah meminta AS untuk mengakhiri pembekuan aset asing Afghanistan.
Perempuan dan anak perempuan juga telah dirampas haknya, termasuk hak atas pendidikan, dan menghilang dari publik di bawah Taliban, otoritas de facto Afghanistan.
Larangan terbaru Taliban terhadap perempuan mencegah mereka menggunakan pusat kebugaran dan memasuki taman.
Ribuan perempuan sejak itu kehilangan pekerjaan atau dipaksa mengundurkan diri dari lembaga pemerintah dan sektor swasta.
Anak perempuan dilarang masuk sekolah menengah dan atas. Banyak perempuan menuntut agar hak mereka dipulihkan dengan turun ke jalan-jalan, memprotes dan mengorganisir demonstrasi.
(red/republika)
