Menurut dia, Kepulauan Aru hingga kini belum memiliki kapasitas untuk menghitung angka inflasi secara mandiri. Dari 11 kabupaten/kota di Maluku, baru tiga daerah yang memiliki kemampuan penghitungan inflasi secara mandiri, yakni Kota Ambon, Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tengah.
Kondisi tersebut membuat koordinasi lintas sektor menjadi salah satu kunci dalam membaca perkembangan harga dan menentukan langkah intervensi di daerah.
“Seluruh kegiatan lintas dinas ini disatukan ke dalam satu dokumen peta jalan terpadu yang nantinya akan ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Bupati,” ungkap Wallay.
Distribusi dan Pasokan Jadi Tantangan Utama
Persoalan pengendalian inflasi di Kepulauan Aru tidak bisa dilepaskan dari kondisi geografis daerah yang merupakan wilayah kepulauan.
Ketergantungan terhadap transportasi laut membuat biaya logistik dan kelancaran distribusi menjadi faktor penting yang secara langsung memengaruhi harga barang di tingkat masyarakat.
Sejumlah kebutuhan pokok, seperti beras dan telur, masih harus didatangkan dari luar daerah, terutama dari Makassar. Pasokan tersebut diangkut menggunakan kapal Pelni maupun kontainer sehingga perubahan jadwal transportasi maupun gangguan distribusi berpotensi memengaruhi ketersediaan barang di pasar.









