Karena itu, TPID Kepulauan Aru menyiapkan sejumlah strategi yang mencakup empat aspek utama.
Pertama, keterjangkauan harga, yang dilakukan melalui pemantauan harga secara rutin, operasi pasar murah dan intervensi ketika terjadi gejolak harga.
Kedua, ketersediaan pasokan, yang diperkuat melalui cadangan pangan serta upaya mendorong peningkatan produksi lokal.
Ketiga, kelancaran distribusi, yang diarahkan pada penguatan keandalan transportasi dan kerja sama antardaerah untuk menjaga arus barang.
Keempat, komunikasi efektif, terutama melalui keterbukaan informasi harga dan respons cepat terhadap perubahan kondisi pasar.
Pembagian tugas juga disesuaikan dengan kewenangan masing-masing OPD.
Dinas Perhubungan berfokus pada kelancaran arus distribusi. Dinas Perdagangan mengawal pengawasan sekaligus stabilisasi harga. Dinas Pertanian diarahkan untuk meningkatkan produksi lokal melalui pembagian bibit dan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah.
Sementara Dinas Ketahanan Pangan memperkuat ketersediaan stok melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) dan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Seluruh langkah tersebut nantinya akan menjadi bagian dari dokumen peta jalan pengendalian inflasi yang berlaku untuk periode 2026–2030.









