Porostimur.com, Ambon – Praktik pemalsuan Surat Keputusan (SK) kenaikan pangkat Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Ambon akhirnya terbongkar. Hasil audit investigatif Inspektorat Kota Ambon menemukan 45 guru dari 20 satuan pendidikan diduga menjadi korban sekaligus pemegang SK kenaikan pangkat ilegal atau dikenal sebagai SK bodong.
Kasus ini tidak hanya merugikan para guru yang menjadi sasaran penipuan, tetapi juga berdampak terhadap keuangan daerah. Dari hasil pemeriksaan, pelaku diketahui berhasil menghimpun uang sebesar Rp74,7 juta dari para guru, sementara kelebihan pembayaran gaji akibat penggunaan SK palsu mencapai Rp24,6 juta.
Temuan tersebut disampaikan langsung Wali Kota Ambon Bodewin Melkias Wattimena, bersama Sekretaris Daerah Kota Ambon, Roberd Sapulette, dan Inspektur Kota Ambon, Selly Kalahatu, dalam konferensi pers di Balai Kota Ambon, Senin (9/11/2026).
Wali Kota menjelaskan, audit investigatif dilakukan Inspektorat sejak 19 Oktober hingga 6 November 2026. Pemeriksaan tersebut bertujuan mengungkap proses penerbitan SK ilegal, mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat, menelusuri aliran dana, sekaligus menghitung dampak kerugian keuangan daerah.
“Pemerintah Kota Ambon berupaya untuk mengungkap masalah terkait dengan dugaan pemalsuan SK kenaikan pangkat ASN atau yang dikenal dengan SK bodong, dengan menugaskan Inspektorat Kota Ambon untuk melakukan audit,” ujar Bodewin.
