Pemkot Tegaskan Tak Bisa Menunjuk Raja
Di tengah proses percepatan tersebut, Henri menegaskan Pemkot Ambon tidak memiliki kewenangan untuk menentukan siapa yang akan menjadi Raja.
Kewenangan tersebut tetap berada dalam mekanisme internal negeri dan ketentuan hukum adat yang berlaku.
“Pemerintah tidak ikut campur sampai ke masalah adat, kita hanya memfasilitasi,” tegasnya.
Dengan demikian, pemerintah hanya bergerak pada ruang administrasi dan fasilitasi. Setelah Saniri Negeri menghasilkan rekomendasi nama calon Raja, Pemkot Ambon akan memprosesnya secara administratif.
Apabila seluruh persyaratan dinyatakan lengkap dan memenuhi ketentuan, Pemkot Ambon memastikan proses pelantikan tidak akan ditunda.
“Kalau mereka sudah ada nama, pasti kita akan melantik,” tegas Henri.
Selain Tawiri dan Hatiwe Besar, sejumlah negeri lainnya di Kota Ambon juga masih berada dalam proses penyelesaian menuju kepemimpinan definitif, di antaranya Soya, Seilale, Amahusu, Passo, Leahari dan Hatalae.
Kondisi tersebut membuat target penyelesaian pada 2026 menjadi penting. Sebab, persoalan Raja definitif tidak hanya menyangkut jabatan administratif, tetapi juga berkaitan dengan struktur pemerintahan adat yang menjadi bagian penting dalam kehidupan negeri-negeri di Kota Ambon.









