Pemeriksaan, kata dia, perlu mencakup sistem manajemen keselamatan, SOP pengoperasian kendaraan berat, kompetensi operator, kelayakan kendaraan, jalur lalu lintas kendaraan perusahaan hingga sistem pengamanan di area keluar-masuk perusahaan.
Termasuk pula mitigasi risiko bagi masyarakat yang menggunakan jalan di sekitar wilayah operasional perusahaan.
“ESDM dan Disnaker jangan diam. Turun ke lapangan dan periksa PT ANI. Jangan hanya datang ketika ada seremoni perusahaan. Setelah ada korban meninggal, pemerintah harus memastikan apakah standar K3 benar-benar dijalankan atau hanya menjadi dokumen administratif,” kata Riswan.
Ia menegaskan, apabila pemeriksaan resmi menemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan keselamatan atau kegagalan memenuhi kewajiban K3, pemerintah diminta menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Riswan bahkan meminta pemerintah mempertimbangkan pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) apabila nantinya ditemukan pelanggaran berat yang memiliki dasar hukum untuk dikenai sanksi tersebut.
Namun, Formapas Malut juga meminta seluruh proses pemeriksaan dilakukan berdasarkan fakta dan bukti, serta tidak mengabaikan asas hukum dalam menentukan pihak yang bertanggung jawab.









