“Kami tidak akan membiarkan persoalan keselamatan masyarakat dianggap sebagai risiko biasa dari aktivitas perusahaan. Ketika aktivitas perusahaan bersinggungan langsung dengan ruang publik dan menyebabkan korban jiwa, maka standar keselamatan harus dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Polisi Diminta Usut Rantai Tanggung Jawab
PP Formapas Malut selanjutnya meminta Kapolres Halmahera Timur dan Kapolda Maluku Utara memastikan proses penyelidikan berjalan objektif dan transparan.
Riswan meminta polisi membuka kemungkinan pemeriksaan terhadap pihak-pihak lain yang memiliki tanggung jawab dalam operasional kendaraan tersebut apabila ditemukan dasar hukum dan bukti yang cukup.
Menurutnya, penyelidikan harus mampu menjawab bukan hanya bagaimana kecelakaan terjadi, tetapi juga apakah terdapat persoalan prosedur atau sistem keselamatan yang turut berkontribusi terhadap kecelakaan.
“Nyawa manusia tidak boleh dihitung sebagai biaya operasional. Kami meminta negara hadir, hukum bekerja, dan seluruh pihak yang terbukti bertanggung jawab harus mempertanggungjawabkan perbuatannya,” pungkas Riswan.
PP Formapas Malut menyampaikan tujuh tuntutan, yakni mendesak kepolisian mengusut tuntas kecelakaan maut tersebut; memeriksa seluruh rantai tanggung jawab, bukan hanya pengemudi; meminta Kementerian ESDM melakukan inspeksi dan evaluasi keselamatan; serta meminta Dinas Ketenagakerjaan memeriksa penerapan K3 dan kepatuhan perusahaan.









