Permanusa Desak Kejari SBB Tetapkan Tersangka Kasus SPPD Fiktif Rp2 Miliar

oleh -60 Dilihat
Penanganan dugaan korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif Tahun Anggaran 2021 di Sekretariat DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) kembali menjadi sorotan.

Menurutnya, perkara tersebut telah ditingkatkan ke tahap penyidikan sejak Maret 2026. Namun, hingga kini masyarakat masih menantikan informasi mengenai perkembangan penyidikan, termasuk kepastian pihak-pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban hukum.

Permanusa Pertanyakan Perkembangan Penyidikan Kejari SBB

Rama menegaskan, dugaan penyimpangan anggaran perjalanan dinas di lingkungan Sekretariat DPRD SBB merupakan persoalan serius karena menyangkut penggunaan uang negara yang seharusnya dipertanggungjawabkan secara transparan.

Karena itu, ia meminta Kejari SBB membuka perkembangan penanganan perkara agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai proses hukum yang sedang berjalan.

Menurut Permanusa, penyidikan yang telah berlangsung berbulan-bulan semestinya diikuti dengan penjelasan mengenai langkah-langkah yang telah dilakukan penyidik, termasuk kendala apabila memang terdapat hambatan dalam pengungkapan perkara.

Organisasi mahasiswa tersebut juga mulai mendorong keterlibatan Polda Maluku untuk memberikan perhatian terhadap penanganan dugaan korupsi tersebut.

Baca Juga  Lebih dari 22 Ribu Anak Tewas di Gaza Sejak Perang Israel, 45 Ribu Lainnya Terluka

Rama mengatakan, apabila Kejari SBB belum mampu memberikan kepastian hukum, Permanusa akan mendorong kepolisian mengambil langkah sesuai kewenangan dalam penanganan dugaan tindak pidana korupsi.

No More Posts Available.

No more pages to load.