Menurutnya, perkara tersebut telah ditingkatkan ke tahap penyidikan sejak Maret 2026. Namun, hingga kini masyarakat masih menantikan informasi mengenai perkembangan penyidikan, termasuk kepastian pihak-pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban hukum.
Permanusa Pertanyakan Perkembangan Penyidikan Kejari SBB
Rama menegaskan, dugaan penyimpangan anggaran perjalanan dinas di lingkungan Sekretariat DPRD SBB merupakan persoalan serius karena menyangkut penggunaan uang negara yang seharusnya dipertanggungjawabkan secara transparan.
Karena itu, ia meminta Kejari SBB membuka perkembangan penanganan perkara agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai proses hukum yang sedang berjalan.
Menurut Permanusa, penyidikan yang telah berlangsung berbulan-bulan semestinya diikuti dengan penjelasan mengenai langkah-langkah yang telah dilakukan penyidik, termasuk kendala apabila memang terdapat hambatan dalam pengungkapan perkara.
Organisasi mahasiswa tersebut juga mulai mendorong keterlibatan Polda Maluku untuk memberikan perhatian terhadap penanganan dugaan korupsi tersebut.
Rama mengatakan, apabila Kejari SBB belum mampu memberikan kepastian hukum, Permanusa akan mendorong kepolisian mengambil langkah sesuai kewenangan dalam penanganan dugaan tindak pidana korupsi.









