“Kalau Kejari SBB tidak bisa menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi SPPD fiktif Sekretariat DPRD SBB, maka Permanusa akan mendorong pihak kepolisian untuk turun mengusut dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara senilai Rp2 miliar tersebut,” tandasnya.
Kejari SBB dan Polda Maluku Diminta Berikan Penjelasan
Desakan Permanusa tersebut kembali menempatkan penanganan dugaan korupsi SPPD fiktif Sekretariat DPRD SBB dalam perhatian publik.
Masyarakat kini menantikan penjelasan resmi Kejari SBB mengenai perkembangan penyidikan, termasuk alasan belum diumumkannya penetapan tersangka serta langkah hukum yang telah ditempuh sejak perkara tersebut dinaikkan ke tahap penyidikan.
Tanggapan Polda Maluku terhadap desakan Permanusa juga dinantikan, terutama terkait kemungkinan pengawasan maupun langkah penanganan sesuai kewenangan institusi kepolisian.
Hingga berita ini diterbitkan, dugaan kongkalikong sebagaimana disampaikan Rama Keliangin belum dapat dipastikan. Belum terdapat keterangan resmi dari Kejari SBB maupun Polda Maluku yang dimuat dalam bahan pemberitaan ini untuk mengonfirmasi tudingan tersebut.
Konfirmasi dari aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait tetap diperlukan guna memastikan pemberitaan berimbang serta memberikan ruang klarifikasi terhadap seluruh pihak yang disebutkan.









