Permanusa Desak Kejari SBB Tetapkan Tersangka Kasus SPPD Fiktif Rp2 Miliar

oleh -60 Dilihat
Penanganan dugaan korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif Tahun Anggaran 2021 di Sekretariat DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) kembali menjadi sorotan.

“Kalau Kejari SBB tidak bisa menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi SPPD fiktif Sekretariat DPRD SBB, maka Permanusa akan mendorong pihak kepolisian untuk turun mengusut dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara senilai Rp2 miliar tersebut,” tandasnya.

Kejari SBB dan Polda Maluku Diminta Berikan Penjelasan

Desakan Permanusa tersebut kembali menempatkan penanganan dugaan korupsi SPPD fiktif Sekretariat DPRD SBB dalam perhatian publik.

Masyarakat kini menantikan penjelasan resmi Kejari SBB mengenai perkembangan penyidikan, termasuk alasan belum diumumkannya penetapan tersangka serta langkah hukum yang telah ditempuh sejak perkara tersebut dinaikkan ke tahap penyidikan.

Tanggapan Polda Maluku terhadap desakan Permanusa juga dinantikan, terutama terkait kemungkinan pengawasan maupun langkah penanganan sesuai kewenangan institusi kepolisian.

Hingga berita ini diterbitkan, dugaan kongkalikong sebagaimana disampaikan Rama Keliangin belum dapat dipastikan. Belum terdapat keterangan resmi dari Kejari SBB maupun Polda Maluku yang dimuat dalam bahan pemberitaan ini untuk mengonfirmasi tudingan tersebut.

Baca Juga  Dari Masjid Bahari Al-Munawarrah, Kapolres Halsel Ajak Warga Aktif Jaga Kamtibmas

Konfirmasi dari aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait tetap diperlukan guna memastikan pemberitaan berimbang serta memberikan ruang klarifikasi terhadap seluruh pihak yang disebutkan.

No More Posts Available.

No more pages to load.