Pigura Gibran

oleh -6 Dilihat

Di sinilah persoalan foto Gibran menjadi menarik. Ia mengingatkan kita bahwa simbol politik memiliki konsekuensi. Pejabat boleh memasang foto sesuai ketentuan, tetapi ia juga harus memahami bahwa penghormatan publik tumbuh melalui kepercayaan, bukan melalui pigura.

Saya juga ingin mengingatkan satu hal. Penurunan foto seseorang tidak boleh berubah menjadi penghinaan terhadap martabat pribadinya. Negara demokratis harus memelihara adab, bahkan ketika masyarakat mengkritik keras pejabatnya. Orang boleh kehilangan jabatan tanpa kehilangan hak untuk dihormati sebagai manusia.

Begitu pula, kita tak perlu menjadikan foto pejabat sebagai alat ukur tunggal loyalitas politik. Jangan sampai kantor pemerintahan berubah menjadi galeri pergantian selera penguasa. Hari ini wajah A, besok wajah B, lusa wajah C. Pegawai sibuk mengganti bingkai, sementara pelayanan publik tetap berjalan dengan kecepatan kura-kura.

Baca Juga  Wali Kota Ambon Serahkan Ranperda APBD 2027, Pendapatan Daerah Diproyeksi Rp1,16 Triliun

Ada ironi yang patut kita renungkan. Indonesia menghabiskan banyak energi untuk mengurus wajah-wajah yang terpajang di dinding, sementara rakyat masih menunggu wajah pemerintahan yang benar-benar hadir dalam kehidupan mereka.

Rakyat membutuhkan pejabat yang hadir ketika banjir datang, ketika harga kebutuhan pokok naik, ketika sekolah kekurangan guru, ketika rumah sakit kekurangan fasilitas, dan ketika warga berhadapan dengan ketidakadilan.

No More Posts Available.

No more pages to load.