Neneng juga membantah bahwa keberatan yang berkembang di media sosial berasal dari orang tua siswa secara langsung. Ia menyayangkan persoalan tersebut berkembang menjadi polemik dan berharap semua pihak dapat menyelesaikannya secara kekeluargaan.
Menurutnya, polemik tersebut jangan sampai mengganggu aktivitas belajar mengajar dan kenyamanan peserta didik.
“Lembaga ini tempat anak-anak menempuh pendidikan. Biarlah anak-anak belajar dengan tenang,” tutupnya.
Gasmen: Persetujuan Orang Tua Tidak Menghapus Larangan Hukum
Berbeda dengan penjelasan pihak sekolah, Ketua Gasmen, Rifky Darlen, menegaskan bahwa persoalan pengadaan seragam tidak cukup diselesaikan dengan menunjukkan adanya kesepakatan antara sekolah dan orang tua siswa.
Kepada Porostimur.com, Rabu (18/11/2026), Rifky menyatakan, praktik satuan pendidikan yang mengadakan pakaian seragam kemudian menjualnya kembali kepada peserta didik tetap harus diuji berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Ia merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, khususnya Pasal 181 dan Pasal 198, yang mengatur larangan penjualan pakaian seragam atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan.
Selain itu, Rifky juga merujuk pada Permendikbudristek Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah, yang mengatur tanggung jawab pengadaan pakaian seragam oleh orang tua atau wali peserta didik.











