Menurutnya, substansi persoalan bukan sekadar apakah orang tua menyetujui harga Rp1,7 juta, melainkan bagaimana mekanisme pengadaan, penunjukan penyedia, dan transaksi pembayaran dilakukan oleh pihak sekolah.
“Kesepakatan bersama tidak boleh dijadikan tameng untuk membenarkan tindakan yang bertentangan dengan aturan. Kalau memang pengadaan dilakukan sekolah dan kemudian dijual kembali kepada siswa, mekanismenya harus diperiksa berdasarkan ketentuan yang berlaku,” tegas Rifky.
Rifky menilai, dugaan pelanggaran harus diperiksa secara objektif dengan melihat fakta dan dokumen pengadaan, bukan hanya berdasarkan bantahan maupun klaim persetujuan dari pihak-pihak yang terlibat.
Karena itu, ia mendorong agar persoalan tersebut mendapat perhatian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku.
Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan apakah pengadaan lima paket seragam di SMAN 1 Buru telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau justru terdapat mekanisme yang perlu dievaluasi.
Transparansi mengenai rincian harga, proses penunjukan penyedia, pihak penerima pembayaran, serta sifat wajib atau sukarela dari pembelian seragam juga perlu dijelaskan kepada publik.
Sebab, kemudahan yang ditawarkan melalui pengadaan kolektif tidak boleh mengabaikan aturan pendidikan maupun membebani peserta didik dan orang tua.











