Yohanes bahkan menyebut Bupati Halmahera Barat James Uang sebagai aktor yang harus bertanggung jawab atas gagalnya proyek tersebut.
“Perbuatan James Uang harus dihentikan,” tegasnya.
Ia memastikan pihaknya akan terus mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar turun tangan menyelidiki indikasi korupsi dalam proyek RS Pratama Halbar.
“Kami akan terus mendesak KPK hingga komisi antirasuah turun tangan mengusut perkara ini,” ujarnya.
Sorotan Publik Menguat, Integritas Pengelolaan APBN Dipertanyakan
Mangkraknya RS Pratama Halbar bukan sekadar persoalan teknis pembangunan. Proyek ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai: Integritas pejabat daerah, Kepatuhan terhadap sistem perencanaan nasional, dan Pengawasan penggunaan anggaran APBN.
Kasus ini kini menjadi perhatian luas masyarakat dan dianggap sebagai ujian penting bagi lembaga penegak hukum dalam menjaga uang negara dan kepercayaan publik. (Tim)
Simak berita dan artikel porostimur.com lainnya di Google News
Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel porostimur.com
