Oleh: Dino Umahuk, Jurnalis senior dan sastrawan nasional
Setiap zaman memiliki penyakit politiknya sendiri. Ada masa ketika kekuasaan terlalu sunyi dan represif. Ada masa ketika ia terlalu gaduh dan impulsif. Kita tampaknya sedang berada pada fase yang berbeda: negara yang amat vokal, tetapi kerap kurang disiplin dalam bekerja. Kata-kata diproduksi dengan penuh percaya diri; kebijakan diumumkan dengan tempo cepat; istilah-istilah besar beredar luas. Namun ketika publik mencoba menelusuri kerangka, desain, dan peta jalannya, yang ditemukan sering kali adalah ruang kosong.
Inilah yang patut kita sebut sebagai republik omon-omon: sebuah tata kelola yang terlampau percaya pada kekuatan retorika, tetapi kurang sabar pada kedalaman perencanaan.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi agenda utama Presiden Prabowo Subianto adalah ilustrasi paling aktual. Gagasan menjamin asupan gizi bagi anak-anak Indonesia tentu bernilai luhur. Ia menyentuh persoalan stunting, kualitas sumber daya manusia, dan keadilan sosial. Dalam horizon jangka panjang, investasi pada gizi adalah investasi pada masa depan bangsa.
Namun justru karena besarnya dampak itulah, MBG tidak boleh dikelola dengan semangat improvisasi. Ia memerlukan kepastian fiskal, integrasi rantai pasok pangan, kesiapan infrastruktur sekolah, serta sistem pengawasan yang transparan. Ia menuntut koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah. Tanpa itu, program sebesar ini berisiko menjadi beban anggaran yang tak efektif atau ladang pemborosan yang sulit diawasi.
